Latar Belakang
Citizen Lab telah melakukan penelitian penyensoran dan pengawasan Internet di Indonesia sejak tahun 2010. Indonesia adalah negara yang menarik karena tidak adanya standar hukum dan peraturan yang secara sistematis mengatur praktek pengontrolan konten dan kurangnya transparansi dan pengawasan independen atas rezim sensor yang dimandatkan oleh pemerintah, yang mengakibatkan adanya peningkatan risiko pelanggaran hak-hak asasi manusia.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah dikritik karena mekanisme penyensoran dan penapisan mereka pada umumnya, dan larangan yang ditetapkan baru-baru ini mengenai situs video-sharing Vimeo pada khususnya. Praktek pemblokiran domain seperti Vimeo, yang dikenal memiliki video-video berkualitas dan berdefinisi tinggi, bisa membahayakan perekonomian dalam jangka panjang karena pasar e-commerce di Indonesia berkembang pesat dan adanya peningkatan jumlah usaha yang mempromosikan diri mereka secara online. Agar Internet dapat terus membantu pertumbuhan ekonomi, kerangka pengontrolan informasi harus konsisten, disederhanakan, dan harmonis agar tidak memberatkan dan lebih transparan.
Sebagai bagian dari pekerjaan kami memantau perkembangan dalam agenda tata kelola Internet, laporan ini berusaha untuk menguraikan pengontrolan informasi dan menjelaskan pemblokiran Vimeo di Indonesia.
Pengontrolan Informasi di Indonesia
Pengontrolan informasi mengacu pada upaya untuk mengelola konten yang dapat diakses untuk populasi, termasuk informasi yang di publikasikan secara online. Kontrol ini dapat mencakup hukum dan peraturan yang membatasi kebebasan berbicara secara online atau di media tertentu, serta langkah-langkah teknis yang dirancang untuk membatasi akses ke informasi seperti penapisan Internet. Kami menggunakan pendekatan metode campuran (mixed methods) untuk mempelajari kontrol informasi yang meliputi pengujian teknis kebijakan mandat pemerintah untuk menyensor internet dan prakteknya, penelitian lapangan oleh para ahli regional dan tingkat negara, serta menganalisa kerangka hukum dan peraturan yang mengatur penapisan. Upaya multidisiplin ini sangat penting untuk memahami dengan baik bagaimana dan mengapa kontrol informasi diterapkan. Kami juga menyelidiki teknik-teknik khusus dan, jika memungkinkan, produk-produk yang digunakan untuk mengimplementasikan penapisan. Menggunakan pendekatan metode campuran dalam penelitian kami di Indonesia telah menghasilkan pengertian yang mendalam mengenai lingkup, skala, dan karakter dari pengontrolan konten.
Hukum dan Kerangka Peraturan
Meskipun ada jaminan kebebasan berekspresi berdasarkan pasal 28E (3) dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, ada sejumlah undang-undang yang membatasi kebebasan berekspresi secara online dan membatasi akses ke konten yang dianggap berbahaya atau tidak dapat diterima secara sosial. Undang-Undang (UU) pidana dan UU yang melarang penodaan agama digunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi. Namun undang-undang yang paling menonjol adalah UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan UU Anti Pornografi. Laporan kami mengenai infrastruktur dan tata kelola Internet Indonesia sebagai bagian dari laporan “Islands of Control, Islands of Resistance: Monitoring 2013 IGF Indonesia” menjelaskan sifat undang-undang ini secara lebih rinci. Terlepas dari pengaturan tersebut, pemerintah Indonesia juga memberikan tekanan kepada para penyedia jasa Internet (Internet Service Provider (ISP)) untuk memblokir situs-situs dengan konten yang dilarang.
Pelaksanaan Kontrol Informasi
Penyediaan jasa Internet di Indonesia didistribusikan oleh lebih dari 300 ISP. Akibatnya, jumlah dan jenis konten disaring bervariasi antar ISP, yang menjadikan para pengguna mengalami pengalaman ber-Internet yang berbeda, tergantung dari mana mereka terhubung. Baru-baru ini, ada dorongan menuju standardisasi, atau sekaligus sentralisasi pengontrolan informasi. Sebagai contoh, sejumlah sistem penapisan tingkat nasional telah muncul yang dipromosikan oleh Kominfo. ISP didorong untuk mengikuti layanan ini sebagai cara untuk mensubkontrakkan pekerjaan penyensoran Internet dan untuk memastikan bahwa setiap ISP mematuhi “aturan ” dan harapan pemerintah. Selain itu, ISP juga telah mulai membeli produk penapisan komersial, misalnya yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan Barat seperti Netsweeper Inc dan Blue Coat Systems, yang meliputi jasa mengkategorikan dan mengendalikan akses ke konten online, sehingga mengambil beban pengontrolan konten dari administrator ISP.
Untuk membantu dalam pelaksanaannya, Kominfo saat ini sedang menyusun Peraturan Menteri tentang Pengendalian Situs Internet dengan Konten Negatif. Dengan perkembangan ini, pengontrolan informasi di Indonesia yang saat ini tersdesentralisasi bisa menjadi lebih terstandarisasi. Laporan kami menganalisa pengontrolan konten di Indonesia sebagai bagian dari “Islands of Control, Islands of Resistance: Monitoring 2013 IGF in Indonesia.” Laporan tersebut membahas kebijakan penyaringan dan praktiknya secara lebih rinci.
Analisa Teknis dari Pengontrolan Informasi
Kominfo mendukung dua proyek penyaringan DNS yang mencakup konfigurasi dan daftar URL untuk membakukan penyaringan konten: TRUST Positif dan DNS Nawala. Saat ini, pelaksanaan program tersebut adalah opsional dan banyak ISP yang menggunakan teknik dan sistem penyaringan lainnya. Akibatnya, jenis dan jumlah konten yang diblokir adalah tidak konsisten.
DNS Filtering
Sektor swasta Indonesia telah mencoba untuk membakukan kriteria untuk konten yang akan disaring dan teknik untuk penyaringan DNS sejak 2008, ketika Asosiasi di Indonesia Internet Café (AWARI) berinisiatif untuk menerapkan penyaringan seragam di warung-warung Internet dan menyediakan sarana bagi pengguna untuk melaporkan situs untuk diblokir. Sebelum itu, penyaringan di warung-warung Internet tidak seragam.
Gerakan menuju standardisasi ini lebih ditingkatkan dengan pengembangan DNS Nawala, sebuah inisiatif yang Kominfo mulai pada bulan November 2009 dengan dukungan dari AWARI, PT Telkom, dan partai-partai politik Indonesia dalam menanggapi tekanan untuk menerapkan UU Anti Pornografi dan pengenalan program “Internet Sehat dan Aman” (INSAN).
TRUST Positif
TRUST Positif adalah upaya lain untuk membakukan penyaringan konten yang dikelola dan didukung oleh Menkominfo. Sistem merupakan database domain yang terdiri dari daftar hitam (blacklist) dan daftar putih (whitelist), serta informasi konfigurasi untuk memungkinkan administrator untuk menerapkan penapisan menggunakan open-source Squid-Cache dengan sistem proxy HTTP / caching dan tambahan squidGuard, yang merupakan sebuah implementasi open-source dari daftar URL untuk pengontrolan akses untuk Squid. Isi dari daftar ini dan informasi mengenai konten yang dilarang dapat diakses oleh publik.
Situs TRUST Positif memiliki halaman pengiriman URL yang mendorong pengguna untuk berpartisipasi dalam pengembangan daftar URL (daftar hitam (blacklist) untuk penyaringan atau daftar putih (whitelist) untuk aksesibilitas) dengan mengirimkan URL tersebut ke alamat e-mail yang disediakan atau mengisi formulir pengajuan (pada saat laporan ini diterbitkan, formulir tersebut digambarkan sebagai “saat ini sedang dikembangkan”). Situs ini juga berisi formulir pencarian yang memungkinkan mencari keberadaan kata kunci dalam database konten. Namun, bagaimana proses pengajuan ini beroperasi dalam prakteknya, dan bagaimana Kominfo akhirnya memutuskan apa yang harus diblokir, masih tidak jelas.
Database blacklist dibagi menjadi 3 sub-kategori: “Kajian”, “pengaduan,” dan “pornografi internasional”. Database “kajian” berisi 1.366 domain , database “pengaduan” berisi 12.643 domain dan database “pornografi internasional” berisi 745.030 domain. Pada 25 Mei 2014 tidak ada URL dalam ketiga database sub-kategori .
Menggunakan formulir pencarian yang tersedia untuk kata kunci “vimeo” menunjukkan kecocokan dengan daftar domain di database “pengaduan”:
Gambar 1: Hasil pencarian menunjukkan Vimeo terdapat dalam database TRUST Positif
Penyelidikan lebih lanjut menunjukkan bahwa “vimeo.com” hadir dalam database ini sampai tulisan ini sampai 21 Mei 2014 .
Kami tidak mengetahui bagaimana domain atau URL yang dikirimkan untuk ditinjau kemudian diperiksa sebelum ditambahkan ke dalam blacklist. Juga masih tidak jelas bagaimana ISP menggunakan database blacklist ini , dari memblokir semua ini sub-kategori atau menjadi lebih selektif. Selain itu, database ini tidak bebas dari kesalahan dan kesalahan kategorisasi. Penelitian kami sebelumnya memeriksa kesalahan kategorisasi seperti dalam database TRUST Positif , menemukan banyak contoh situs salah dikategorikan sebagai pornografi. Dari sampel kecil, kami menemukan bahwa situs-situs pemerintah dari Gibraltar dan perpustakaan University of Rochester, antara lain , yang salah dicap sebagai pornografi. Pada 26 Mei 2014 domain ini tetap di blacklist pornografi.
Pemblokiran Vimeo
Pada bulan Mei tahun 2014, netizens Indonesia turun ke media sosial untuk mengungkapkan rasa frustrasi mereka atas pemblokiran Vimeo. Pelanggan Telkomsel melaporkan pemblokiran, tetapi pelanggan dua ISP besar lainnya (Indosat dan XL Axiata) kemudian turut melaporkan, meskipun situs itu tetap dapat diakses oleh pelanggan dari ISP yang lebih kecil. Indra Utoyo, Direktur IT Solution & Strategic Portfolio PT Telkom (operator Telkomsel) mengatakan di Twitter bahwa instruksi untuk memblokir Vimeo didasarkan pada instruksi dari tim TRUST Positif, dikirimkan kepada ISP Indonesia pada hari Jumat, 9 Mei, 2014, bersama dengan puluhan website berorientasi seksual yang akan diblokir. Namun, ketua Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII), Semmy Pangerapan, mengatakan bahwa organisasi tidak pernah menerima surat instruksi dan bahwa tidak setiap ISP telah menerima instruksi tersebut pada hari Minggu, 10 Mei, 2014 . Menambah kebingungan, Kominfo melalui akun resmi Twitter membantah bahwa pihaknya telah memerintahkan untuk memblokir Vimeo dan menambahkan screenshot untuk membuktikan terbukanya akses ke situs tersebut, tetapi pernyataan tersebut sejak itu telah dihapus.
Sejumlah pengguna menyuarakan keprihatinan mereka dengan mengirimkan tweet langsung kepada Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring, meminta penjelasan. Bapak Sembiring menjelaskan bahwa pemblokiran terjadi karena konten pornografi di Vimeo dan telah melakukan pemberitahuan kepada semua ISP dan perusahaan telekomunikasi, memberitahu mereka bahwa Vimeo telah dimasukkan dalam daftar blacklist. Dia juga menyebutkan bahwa kementerian telah mengirimkan surat kepada Vimeo , meminta mereka untuk menghapus konten yang menyinggung . Beberapa hari kemudian, Vimeo mengatakan melalui akun Twitter resminya bahwa mereka telah menerima surat itu dan, pada 19 Mei, sedang mempertimbangkan permintaan tersebut. Juru bicara kementerian bertindak Ismail Cawidu sejak mengatakan bahwa larangan tersebut “tidak permanen. ”
Bapak Sembiring berpendapat bahwa tindakan yang diambil oleh kementerian sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Kategori “konten porno” sering digunakan sebagai pembenaran untuk keputusan pemerintah untuk memblokir URL atau situs web tertentu, dan sebagian besar keputusan ini tidak diperdebatkan secara terbuka. Namun, pemblokiran Vimeo terbukti kontroversial karena situs tersebut tidak hanya memiliki reputasi untuk video-video berkualitas tinggi, tetapi situs ini juga melarang pengguna meng-upload materi seksual yang eksplisit atau pornografi. Kejadian ini sesuai dengan pola penyensoran dan penapisan yang telah kita lihat sebelumnya di Indonesia.
Pada tahun 2012, kami menemukan bukti penapisan Internet pada Indosat, Telkomsel, dan XL Axiata. Ketiga ISP menyaring konten pornografi dan menampilkan halaman pemblokiran dengan tingkat transparansi yang berbeda mengenai alasan di balik penyaringan. Namun penyaringan tersebut tidak dilakukan secara konsisten, dengan Indosat dan XL Axiata memblokir jauh lebih banyak konten dari Telkomsel. Sebagai contoh, konten yang berhubungan dengan alat proxy dan isu-isu kebebasan berbicara diblokir oleh Indosat dan XL Axiata, sementara Telkomsel hanya menunjukkan bukti pemblokiran konten pornografi .
Kami melakukan penelitian pada saat Internet Governance Forum (IGF) 2013, termasuk laporan tentang pengontrolan konten di Indonesia. Penelitian ini membandingkan aksesibilitas dari lokasi IGF dengan tempat lain. Kami menemukan bahwa jaringan nirkabel utama yang disediakan untuk acara IGF, yang diamanatkan oleh perjanjian tuan rumah PBB untuk menawarkan akses yang tidak terbatas, tidak menunjukkan bukti pemblokiran. Namun, jaringan alternatif yang disediakan di dalam tempat konferens oleh Telkomsel dan Indosat, serta jaringan 3G yang disediakan oleh Tri Indonesia yang diuji dari tempat lain di Bali, memiliki bukti penapisan.
Hasil Pengujian
Menyusul laporan pemblokiran Vimeo, kami melakukan tes pengukuran jaringan dari dalam Indonesia. Data dikumpulkan dengan melakukan permintaan HTTP disinkronkan dari Indonesia dan dari lokasi laboratorium di University of Toronto menggunakan software pengukuran yang disesuaikan, ditulis dengan Python, dalam model client-server. Jaringan laboratori bertindak sebagai baseline dan terletak di sebuah lokasi yang tidak menyensor jenis konten yang diuji oleh software tersebut.
Selama tes klien mencoba untuk mengakses daftar URL yang telah ditentukan secara bersamaan di Indonesia (“lapangan”) dan dalam jaringan kontrol (“laboratorium”). Pengujian dilakukan pada daftar URL yang terdiri dari URL situs-situs lokal sensitif yang spesifik untuk konteks sosial, politik, dan budaya Indonesia, termasuk konten dari Vimeo .
Ada sejumlah titik data yang dikumpulkan untuk setiap upaya mengakses URL: HTTP header dan kode status, IP address, halaman utama, traceroute dan packet captures. Sebuah proses gabungan dari analisis otomatis dan manual berupaya untuk mengidentifikasi perbedaan dalam hasil yang kami lihat antara lapangan dan laboratorium untuk mengisolasi kasus filtering. Karena upaya untuk mengakses situs dari lokasi geografis yang berbeda dapat mengembalikan titik data yang berbeda untuk alasan yang tidak berbahaya (seperti domain menyelesaikan ke IP address yang berbeda untuk load balancing, atau menampilkan konten dalam bahasa yang berbeda tergantung dari mana permintaan tersebut berasal), inspeksi manual dari hasil tersebut sering diperlukan untuk memverifikasi apakah tidak dapat diaksesnya disebabkan oleh disengaja filtering atau kesalahan jaringan biasa.
Pengujian dilakukan pada ISP Telkom Indonesia dari 13 Mei-20 Mei 2014. Sebanyak 191 URL unik diuji selama periode ini, dengan masing-masing URL diuji 10 kali. Sebanyak 86 dari 191 URL ditemukan diblokir selama setidaknya satu tes. Upaya untuk mengakses 86 URL ini melihat adanya lookup DNS ke IP yang salah (118.98.97.100) yang diarahkan ke http://internet-positif.org/site.block?d=STRING, di mana “STRING” adalah pengkodean base64 yang diblokir domain. IP ( 118.98.97.100 ) yang diselenggarakan oleh Telkom Indonesia dan tuan rumah blockpage Internet Positif :
Gambar 2: Halaman pemblokiran dari TRUST Positif ditemukan di 118.98.97.100
Dari sampel 86 URL yang ditemukan diblokir, kategori konten yang paling sering diblokir adalah pornografi, perjudian, dan alat proxy. Link ke daftar lengkap URL yang ditemukan diblokir dapat ditemukan di bagian Data di bawah ini.
Selama 10 tes berjalan antara Mei 13 dan 20, ada 2 tes di mana tidak ada pemblokiran yang didokumentasikan. Selama tes ini, resolusi DNS terjadi secara normal dan semua konten yang diuji dapat diakses. Tidak jelas apakah aksesibilitas yang intermiten adalah hasil dari kesalahan konfigurasi infrastruktur penyensoran atau masalah dengan setup pengujian. Tes yang paling awal dan paling baru menunjukkan bukti penyaringan, sehingga dua tes yang intermiten ini tampaknya merupakan sebuah anomali.
Kami menguji 12 URL dari situs Vimeo, termasuk saluran tertentu dan kelompok-kelompok yang diidentifikasi oleh rilisan pres Kominfo karena mengandung konten pornografi. Semua 12 URL Vimeo yang diuji ditemukan bahwa diblokir selama setidaknya satu tes, meskipun ini juga sifatnya intermiten, dengan beberapa URL Vimeo diblokir pada beberapa tesm tetapi tidak pada tes yang lain. Satu-satunya pengecualian yang kami temukan adalah versi HTTPS dari Vimeo (https://vimeo.com) — meskipun secara tidak benar menuju ke IP 118.98.97.100 (seperti konten diblokir lainnya), tes URL ini tidak pernah terarahkan ke situs TRUST Positif. Sebaliknya, koneksi HTTPS awal ditolak. Hal ini mungkin terjadi dengan semua versi HTTPS dari URL yang diblokir, namun kami tidak memiliki data yang memadai untuk mengkonfirmasi hal ini .
Ringkasan dan Menatap ke Depan
Memahami pengontrolan informasi tanpa mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan hukum yang lebih luas dan lingkungan ICT di mana mereka berada pada dasarnya akan tidak mencukupi. Kesulitan ini disebabkan oleh sifat dan karakter pengontrolan informasi yang sangat tergantung pada berbagai faktor: struktur pasar ISP dan perusahaan telekomunikasi; hubungan informal dan praktek antara para pemangku kepentingan (multistakeholder) , khususnya masyarakat sipil yang beragam dan aktif secara politik; dan struktur hukum dan kebijakan yang membingkai mereka semua. Pemblokiran Vimeo hanyalah salah satu contoh yang menggambarkan tantangan dalam rezim pengontrolan informasi yang ada di Indonesia .
UU yang paling sering digunakan untuk membenarkan kontrol konten di Indonesia adalah UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan UU Anti-Pornografi. Undang-undang ini adalah kontroversial. Pasal 27 (2) UU ITE, yang mencakup pencemaran nama baik, telah menarik perhatian khusus. Gatot S. Dewa Broto, juru bicara Menkominfo, telah mengakui bahwa banyak yang menilai hukuman hingga enam tahun penjara dan denda hingga Rp 1 miliar (sekitar Rp 106.000) sebagai terlalu keras, terutama karena lebih parah daripada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menentukan hukuman penjara sampai sembilan bulan. Meskipun masyarakat telah meminta agar Kominfo agar segera merevisi UU ITE, Menkominfo belum menghasilkan draft revisi untuk diserahkan ke parlemen.
UU Anti-Pornografi telah dikritik karena definisi pornografi di bawah UU tersebut dianggap terlalu luas dan telah ditentang oleh kelompok-kelompok minoritas yang berpendapat bahwa itu bertentangan dengan tradisi keragaman dan pluralisme di Indonesia. Menegakkan pengontrolan konten menggunakan UU ITE dan Anti-Pornografi juga bermasalah karena sampai hari ini pemerintah belum mengeluarkan Peraturan Pemerintah untuk mengoperasionalkan UU tersebut. Laporan kami mengenai pengontrolan konten di Indonesia menguraikan tentang bagaimana UU-UU ini, dalam hubungannya dengan undang-undang lain, seperti yang melarang penghujatan atau “pencemaran nama baik agama,” digunakan untuk regulasi konten.
Upaya terbaru Menkominfo dalam standardisasi regulasi konten adalah penyusunan Keputusan Menteri tentang Pengendalian Situs Internet dengan Konten Negatif. Namun rancangan ini juga telah dikritik karena ketentuan yang tidak tegas dan terlalu luas yang memungkinkan pemerintah untuk mengkriminalisasi kebebasan berekspresi. Tidak adanya peraturan perundang-undangan yang secara sistematis mengatur dan secara sempit mendefinisikan praktek pengontrolan konten akan berakibat bahwa pemerintah bebas untuk menegakkan hukum melalui interpretasi peraturan perundang-undangan mereka sendiri dan bahwa ISP dapat mengimplementasikan perangkat penyaringan mereka sendiri.
Banyaknya ISP Indonesia dan sifat desentralisasi dari infrastruktur Internet Indonesia juga membuat sulit akan adanya praktek pengontrolan konten yang seragam. Berkenaan dengan pemblokiran terbaru dari Vimeo, misalnya, instruksi yang dikeluarkan oleh Kominfo agar situs tersebut diblokir tidak mencapai semua ISP pada saat yang sama, dan tidak mencapai APJII. Akibatnya, ada kebingungan mengapa situs web dapat diakses oleh beberapa ISP, tetapi tidak yang lain. Kejadian ini menyebabkan Ketua APJII, Semmy Pangerapan, memanggil Menteri Kominfo “arogan” karena memberikan keputusan sepihak untuk memblokir Vimeo secara keseluruhan domain, dan bukan secara spesifik memblokir rekening tertentu atau URL dengan konten yang dilarang, tanpa berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan lainnya. Karena keputusan kontroversial ini, Bapak Pangerapan menyarankan akan adanya dewan penasehat konten, yang terdiri dari pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta, untuk menghindari adanya konsentrasi kekuasaan dalam satu lembaga.
Ketergantungan TRUST Positif pada daftar URL blacklist juga tnapa masalah. Penelitian kami ke dalam daftar URL yang diberi label sebagai “porno” – yang tersedia untuk publik di situs TRUST Positif – telah menemukan bahwa ada banyak kesalahan kategorisas URL yang mengakibatkan pemblokiran yang keliru. Laporan kami dari tahun 2013 menemukan bahwa situs pemerintah Gibraltar, serta situs perpustakaan University of Rochester berada di dalam blacklist TRUST Positif dan dengan demikian diblokir. Contoh-contoh ini menggambarkan betapa sulitnya mengandalkan metode penyaringan berbasis blacklist – yaitu kesulitan dalam akurasi saat mengidentifikasikan dan menargetkan konten untuk diblokir tanpa secara tidak sengaja memblokir konten yang tidak terkait. Banyak blacklist dihasilkan melalui kombinasi manual dan pencarian otomatis, dan dengan demikian, mereka sering mengandung situs yang telah salah diklasifikasikan. Selain itu, metode penyaringan skala besar seperti memblokir IP address dapat melumpuhkan situs-situs yang tidak berhubungan, hanya karena mereka di-host pada IP address yang sama dengan situs dengan konten terlarang.
Internet telah memperluas akses terhadap informasi di luar media tradisional. Fitur ini dianggap oleh banyak orang sebagai penting di Indonesia, di mana ada konsentrasi kepemilikan media di tangan sejumlah kecil orang. Dua belas konglomerat besar mengontrol hampir semua saluran media negara tersebut, termasuk media siaran, cetak, dan online, dan oleh karena itu ada kekhawatiran bahwa “konglomerasi” ini dapat mempengaruhi kebebasan media.
Menjelang pemilihan umum 2014, Internet telah menyediakan platform untuk mobilisasi sosial dan keterlibatan masyarakat sipil. Jakarta dikatakan sebagai kota Twitter paling aktif di dunia dan Indonesia memiliki jumlah terbesar keempat pengguna Facebook. Netizen Indonesia menggunakan situs jejaring sosial ini untuk berkomunikasi secara langsung dengan calon partai politik dan mendiskusikannya di antara satu sama lain, sementara partai-partai politik Indonesia telah cepat mengadopsi platform komunikasi untuk memasarkan kandidat dan kebijakan mereka.
Kemarahan publik yang terjadi setelah pemblokiran Vimeo telah menunjukkan bahwa netizen Indonesia semakin lebih sadar akan nilai Internet sebagai alat untuk mempromosikan pertumbuhan dan perkembangan, tetapi juga akan hak-hak mereka untuk mengakses, menerima dan menyampaikan informasi dan ide-ide mereka. Kominfo lalu memutar balik anggapan mereka dengan mengatakan bahwa larangan tersebut “tidak permanen, ” dan bahwa pemblokiran itu hanya sekedar untuk “menunggu untuk melihat upaya minimum untuk menghapus konten pornografi.” Mengingat respon Vimeo bahwa pihaknya “tidak akan mengubah kebijakannya atau menyensor konten apapun dalam menanggapi keputusan Indonesia untuk melarang, ” maka belum jelas bagaimana situasi ini akan diselesaikan. Kejadian ini menunjukkan bahwa lebih dari sekedar sumber informasi, Internet juga memainkan peran penting dalam memfasilitasi partisipasi dan keterlibatan masyarakat, dan karena itu, Internet harus tetap terbuka dan dapat diakses.
Data
Sebuah daftar lengkap URL diuji dan mereka yang diidentifikasi sebagai diblokir dapat ditemukan di sini.